SENJATA MAKAN TUAN

Sejumlah pengamat seni mensinyalir bahwa problem birokratisasi kesenian di negeri ini justru lebih diakibatkan ulah seniman-budayawan sendiri. Rekomendasi Kongres Kesenian I 1995 tentang perlunya “pengayoman negara terhadap kesenian” memang sering dituduh sebagai sebab serius menguatnya birokratisasi itu. Tetapi, sebenanya yang jauh lebih penting adalah peristiwa pendirian Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) di tahun 1968, dimana tonggak awal gandeng-mesra seniman-birokrat ditancapkan secara konkret.

Seperti yang sering diungkap orang, gagasan Ali Sadikin untuk mendirikan pusat kesenian sebagai layaknya kota-kota besar di Barat disambut oleh sekelompok seniman-budayawan, antara lain Muchtar Lubis, Usmar Ismail, Goenawan Mohammad, Asrul Sani, dan Arief Budiman dari poros Manifes Kebudayaan. Bahkan mereka sangat proaktif terhadap rencana tersebut dengan melakukan serangkaian diskusi menyusun konsep dasar pembentukan institusi itu dan menguasainya. Sebuah teks kumal – diketik oleh Arifin C. Noer di rumah pondokan Salim Said di Jalan Matraman 51 Jakarta – yang kemudian dijadikan dasar pendirian DKJ menyatakan bahwa bagi mereka, pendirian lembaga kesenian itu mutlak penting untuk mengalihkan pusat kesenian Planet Senen yang terlanjur dikuasai seniman-budayawan poros Lekra.

Bisa jadi, bahwa birokratisasi kesenian semacam itu juga merisaukan pendukung Manikebu. Tetapi, semangat “anti kiri” yang terbentuk melalui proses cukup panjang mengantarkan mereka untuk menggandeng atau “berlindung” di balik kekuasaan politik/birokrasi. Sebuah kenyataan yang sebenarnya lebih berupa ulangan dari apa yang pernah dilakukan oleh kelompok Lekra semasa Orde Lama. Kita tahu bahwa sepanjang dasawarsa 50-an hingga pertengahan 60-an, Lekra memperoleh ruang bermain yang leluasa di bawah lindungan kekuasaan politik birokrasi.

Zaman memang bergulir, orde politik terus berganti, dan suasana pun dibayangkan selalu berganti dengan lebih sehat. Tetapi, ternyata semua perguliran itu tak berpengaruh banyak pada independensi seniman-budayawan. Di tingkat nasional, belum lama ini, kita mendengar santer keinginan kuat kalangan seniman-budayaan agar pemerintah memprakarsai berdirinya Pusat Kesenian Indonesia (PKI). Lagi-lagi, sebuah pemberian peluang bagi birokrasi untuk menancapkan kekuasaannya mengatur kesenian.

Sudah pasti bahwa birokratisasi kesenian atau pengayoman negara atas kesenian merupakan problem serius karena akan berimplikasi pada kebebasan kreativitas dan penciptaan ketergantungan. Dan akan lebih serius lagi ketika para seniman-budayawan sendiri sebagai pihak yang tertimpa dampak justru berharap diayomi dan merasa “aman” dihimpit kekuasaan politik. Atau memang begitulah seharusnya kesenian: diatur, ditata, dan diayomi.

Lalu, jika begitu, masih mungkinkah kita membayangkan kebebasan kreativitas dan independensi kesenian? (BE)

Bisri Effendy

Tulisan ini diambil dari majalah Ngaji Budaya yang diterbitkan atas kerjasama Puspek Averroes dengan yayasan Desantara.

Sumber gambar: www.finansialku.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *